Kemampuan Masyarakat Mengelola Hutan Jadi Kunci Kesuksesan Perhutanan Sosial - KEHATI
Artikel

Kemampuan Masyarakat Mengelola Hutan Jadi Kunci Kesuksesan Perhutanan Sosial

08 September 2017

Kemampuan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dalam pengelolaan kawasan hutan beserta pemanfaatannya ekonominya secara lestari menjadi kunci penting kesuksesan program perhutanan sosial. Oleh karena itu, di samping memberikan akses kelola sumber daya hutan, pemerintah dan semua lembaga terkait perlu untuk menyiapkan dukungan keterampilan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam mengolah produk dan jasa hutan untuk kesejahteraan mereka.

Bapak Asep Suntana memaparkan tentang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) Millennium Challenge Account (MCA)-Indonesia KEHATI
Bapak Asep Suntana, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) Millennium Challenge Account (MCA)-Indonesia memaparkan tentang peran KEHATI dalam program perhutanan sosial dalam acara Sarasehan Perhutanan Sosial Nusantara bertema “Rakyat Bicara”, Kamis, 7 September 2017 di Manggala Wanabakti, Jakarta (Foto: Ahmad Baihaqi/KEHATI)

Direktur Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) MS Sembiring, Jumat (8/9), mengatakan, perhutanan sosial yang dijalankan melalui pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan ini merupakan kebijakan yang patut diapresiasi.

“Namun, setelah izin pengelolaan diperoleh, tahap yang sangat menentukan adalah bagaimana kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan. Hal ini yang harus disiapkan, agar perhutanan sosial mencapai sasaran yang diharapkan,” ujar Sembiring.

Seperti diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan atau masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan secara lestari melalui lima skema, yakni hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.

Ada 12,7 juta hektar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi program ini. Kementerian LHK mencatat, dari 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan, sekitar 71 persen hidupnya bergantung kepada hutan. Diperkirakan 10,2 juta jiwa warga di kawasan tersebut masuk kategori miskin. Oleh karena itu, program perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Kesejahteraan yang lebih baik diharapkan akan mendorong warga untuk makin aktif melestarikan hutan.

Menurut Sembiring, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan perlu pendampingan, mulai dari penyusunan rencana umum dan rencana operasional dalam mengimplementasikan perhutanan sosial, hingga pemasaran komoditas dan produk yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya hutan.

Rencana umum dalam hal ini menyangkut rencana strategis pengelolaan lahan hutan mulai jangka pendek, jangka menengah, hingga 35 tahun ke depan, yang merupakan batas masa kelola perhutanan sosial. Sementara rencana operasional di antaranya menyangkut jenis atau tanaman dan komoditas apa yang layak dibudidayakan, metode dan manajemen pengelolaannya, pelestarian ekologisnya, rencana keuangan, pengembangan produk dan nilai tambah ekonomisnya, serta pemasarannya.

Di samping itu, lanjut Sembiring, penguatan aspek kelembagaan masyarakat juga mutlak diperlukan. Dari hasil pendampingan KEHATI bersama para mitranya selama ini, salah satu permasalahan pengelolaan perhutanan sosial adalah belum matangnya lembaga-lembaga  yang ada di desa dalam memahami tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi), serta keterbatasan keterampilan manajerial mereka dalam pengelolaan hutan.

Pelatihan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti pengembangan produk madu hutan, kopi, dan kerajinan tangan, akan sangat membantu masyarakat menyukseskan program perhutanan sosial.

Untuk menjaga agar pengelolaan hutan terus berkesinambungan, dukungan terhadap penyusunan kebijakan berkelanjutan dalam rencana kerja pengelolaan hutan, baik dalam skema hutan desa, hutan adat, kemitraan, hutan tanaman rakyat, maupun hutan kemasyarakatan, sangat dibutuhkan. Rencana tersebut perlu disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dengan upaya ini, kegiatan pengelolaan perhutanan sosial dapat menjadi bagian dari kegiatan pembangunan desa.

Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial PKPS, Ibu Ir. Erna Rosdiana, M.Si bersama moderator Dedi Gumelar dalam acara Sarasehan Perhutanan Sosial bertema "Rakyat Bicara"
Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial PKPS, Ibu Ir. Erna Rosdiana, M.Si bersama moderator Dedi Gumelar dalam acara Sarasehan Perhutanan Sosial bertema “Rakyat Bicara”(Foto: Ahmad Baihaqi/KEHATI)

“Manajemen pengelolaan yang baik akan memungkinkan tercapainya tiga tujuan penting perhutanan sosial, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial. Secara ekologi masyarakat berperan dalam pelestarian hutan, secara ekonomi meningkat kesejahteraannya, dan secara sosial mereka pun mandiri,” kata Sembiring.

Kiprah KEHATI

Melalui program-program khususnya, seperti Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera), TFCA Kalimantan, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) Millennium Challenge Account (MCA)-Indonesia, KEHATI memfasilitasi dan mendampingi masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan secara lestari sumberdaya hutan yang ada untuk peningkatan kesejahteraan, serta membangun program penguatan fungsi lindung dan pelestarian keanekaragaman hayati hutan.

Hingga Agustus 2017, realisasi dukungan perhutanan sosial melalui dampingan KEHATI seluas 388.450 hektar, yang tersebar di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Luasan tersebut setara dengan 25,2 persen dari realisasi program perhutanan sosial nasional per Agustus 2017 yang seluas 1,54 juta hektar.

Menurut Sembiring, model perhutanan sosial yang dikembangkan melalui program khusus tidak hanya berfokus kepada luasan hutan yang dapat diakses secara legal oleh masyarakat di kawasan hutan negara untuk peningkatan ekonomi masyarakat, namun juga menguatkan fungsi hutan tersebut.

“Terutama dalam hal pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk HHBK, serta akses terhadap pasar bagi masyarakat yang hidupnya berada di dalam dan atau di kawasan hutan,” imbuh Sembiring.

Koordinator Konsorsium Petra (salah satu mitra KEHATI melalui program TFCA-Sumatera untuk hutan kemasyarakatan di Tapanuli Selatan) Effendy Ritonga, mengatakan, sebagai pelaku perhutanan sosial, pihaknya sangat merasakan manfaat pendampingan bagi pengelolaan hutan kemasyarakatan, khususnya di Desa Adian Koting, Tapanuli Selatan.

Dengan pendampingan tersebut, kata Effendy, masyarakat di dalam dan sekitar hutan mendapatkan arahan bagaimana mengembangkan potensi kawasan hutan, salah satunya melalui pengembangan pembangkit listrik mikrohidro dan ekowisata.

“Sebelum ada pendampingan dari TFCA Sumatera, masyarakat tidak tahu harus dikembangkan seperti apa nantinya HKm di sini. Setelah pendampingan, masyarakat menjadi lebih tergerakkan. Pemerintah daerah yang semula tak peduli, mulai melihat kami,” ujar Effendy.

Wirausaha

Lebih lanjut, Sembiring mengatakan, pengembangan wirausaha menjadi upaya penting untuk mendukung keberhasilan perhutanan sosial. Melalui kemampuan berwirausaha, petani ataupun pelaku perhutanan sosial mampu mengembangkan secara mandiri potensi ekonomi di kawasan hutan yang dikelola.

Dalam pengembangan wirausaha, mempertemukan petani dan warga di kawasan perhutanan sosial dengan pelaku pasar menjadi hal yang krusial. Di sana, potensi ekonomi warga akan berkembang karena mendapatkan akses bisnisnya. Mereka juga dapat memproduksi barang melalui pemanfaatan sumber daya hutan  secara lestari, yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Maka, terkait kebutuhan tersebut, dialog dan pameran yang mempertemukan antara petani dan pelaku perhutanan sosial dengan pelaku usaha menjadi sesuatu yang sangat penting. Hal ini seperti yang dilaksanakan KEHATI bekerja sama dengan KLHK, MCA-Indonesia, WRI Indonesia, MFP3, dan Hutan Itu Indonesia, tanggal 7 September 2017 ini, yaitu Sarasehan dengan tema “Pengusaha dan Masyarakat Bicara Hutan” di Rimbawan 1, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Sarasehan dan pameran produk tersebut mempertemukan kelompok tani dan pelaku wirausaha perhutanan sosial dengan pelaku usaha, baik yang berskala kecil maupun besar. Mereka akan berdialog  secara konstruktif mengenai kendala, tantangan, dan peluang dari kelompok tani dan pelaku wirausaha perhutanan kecil dalam menembus pasar yang lebih luas.

“Ke depan forum-forum semacam ini perlu terus diadakan. Kami selaku pelaku perhutanan sosial sangat terbantu karena dapat langsung berkomunikasi dengan menjalin relasi dengan pelaku usaha,” tandas Fajar Sumantri, Koordinator Konsorsium Kotaagung Utara (Korut), salah satu mitra  KEHATI melalui Program TFCA Sumatera di Kabupaten Tanggamus, Lampung.

Pemberian Cinderamata KEHATI oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial PKPS, Ibu Ir. Erna Rosdiana, M.Si kepada salah satu narasumber pada Sarasehan Perhutanan Sosial bertema "Rakyat Bicara".
Pemberian Cinderamata KEHATI oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial PKPS, Ibu Ir. Erna Rosdiana, M.Si kepada salah satu narasumber pada Sarasehan Perhutanan Sosial bertema “Rakyat Bicara” (Foto: Ahmad Baihaqi/KEHATI)

  • Artikel
  • Kemampuan Masyarakat Mengelola Hutan Jadi Kunci Kesuksesan Perhutanan Sosial
dukung kehati