Melawan Laju Bunuh Diri Ekologi - KEHATI
Artikel

Melawan Laju Bunuh Diri Ekologi

24 Oktober 2017

Frasa krisis ekosistem semakin akrab di telinga kita. Hal tersebut terutama seiring meningkatnya intensitas dan skala bencana alam, serta malapetaka sosial-lingkungan, seperti penggundulan dan kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan abrasi pantai, di sekitar kita.

Dari waktu ke waktu, berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi krisis tersebut, namun kegawatan kondisi fisik alami dan kerusakan keseimbangan alam yang mengganggu sistem penyangga kehidupan di negeri ini tak kunjung usai, bahkan semakin rentan terjadi. Lalu, apa masalahnya?

Melalui bukunya berjudul “Di Balik Krisis Ekosistem” yang diterbitkan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Prof Hariadi Kartodihardjo mencoba menjawab hal ihwal tersebut.

Buku ini diluncurkan pada Senin, 23 Oktober 2017, di Auditorium Dr Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, bersamaan dengan peluncuran buku berjudul “Mata Tajam EoF”, yang diterbitkan oleh koalisi Eyes on the Forest. Hadir dalam peluncuran dan bedah buku tersebut di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Ketua Dewan Pembina KEHATI Ismid Hadad, Direktur Eksekutif KEHATI MS Sembiring, sejumlah mantan menteri bidang lingkungan hidup dan kehutanan, jajaran eselon satu Kementerian LHK, akademisi, perwakilan media, dan aktivis lingkungan.

Hariadi, yang merupakan Guru Besar Kebijakan Kehutanan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut, tak hanya dengan cermat menguraikan apa dan bagaimana berbagai jenis dan bentuk kerusakan sumber daya alam (SDA) di negeri ini. Melalui buku itu, dia juga berhasil menelusuri dan menjelaskan mengapa semua tragedi terhadap ekosistem alam dan kemanusiaan bisa terjadi dan tak teratasi.

Dalam buku setebal 506 halaman tersebut, anggota Dewan Pembina KEHATI itu menegaskan, persoalan lingkungan hidup di Indonesia saat ini akibat akumulasi dari banyak faktor penyebab maupun lama waktu terjadinya persoalan krisis ekosistem.

Pendekatan pembangunan

Di balik krisis ekosistem di negeri ini, merentang beragam persoalan yang karut-marut, mulai persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, tata kelola, moral, dan politik yang terkait, baik sebagai penyebab maupun hasil oleh akibat dari kondisi ekosistem yang rusak.

Namun, sesungguhnya ada bagian mendasar di balik krisis ekosistem itu. Bagian tersebut adalah krisis cara berpikir dan cara bertindak. Ini sangat telanjang ditunjukkan dalam pendekatan dan praktik pembangunan nasional yang dijalankan, di mana hanya mengedepankan pendekatan ekonomi melalui berbagai bentuk proyek investasi. Dalam pendekatan semacam ini, fakta hanyalah segala sesuatu yang dapat dihargai nilainya dengan uang.

Maka jangan heran, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan musnahnya keanekaragaman hayati dianggap sebagai bukanlah ongkos sebenarnya yang harus ditanggung. Karena jasa ekosistem tidak dihargai, krisis ekosistem seolah-olah menjadi tidak ada.

“Akibatnya, di satu sisi, sebagian besar orang harus menanggung ongkos tersebut karena dampak atas hilangnya jasa-jasa ekosistem adalah suatu kenyataan bagi sebagian besar orang ini,” ujar Hariadi.

Korban-korban ketidakadilan pemanfaatan sumber daya alam hanya dikalkulasi sebagai ongkos yang dapat dimusnahkan dengan cara membayar ongkos-ongkos dimaksud. Nilainya dianggap murah dan tak penting selama pendapatan yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam masih besar.

Di sisi lain, manfaat atau pendapatan yang diperoleh dari proyek-proyek investasi yang mengakibatkan perusakan ekosistem selama bergenerasi tidak mampu melindungi, atau bahkan, melenyapkan pentingnya manfaat ekosistem, akibat cara pikir yang digunakan serta kepentingan dan kekuasaan di baliknya.

Pembakaran lahan hutan di lahan gambut Rawa Tripa, Aceh untuk perluasan lahan perkebunan sawit oleh salah satu perusahaan sawit (Foto: M.Burhanudin/KEHATI)
Pembakaran lahan hutan di lahan gambut Rawa Tripa, Aceh untuk perluasan lahan perkebunan sawit oleh salah satu perusahaan sawit (Foto: M.Burhanudin/KEHATI)

Perlahan namun pasti, kata Hariadi, jasa ekosistem “dibunuh” oleh alat yang berupa cara berpikir dan cara tindak arus utama ekonomi-politik yang hidup sebagai parasit di dalam ekosistem itu.

Dengan cara melihat persoalan seperti itu, ide ataupun rekomendasi dengan logika yang dapat menyelesaikan masalah nyata di lapangan semakin jarang terpakai. Konsep pengelolaan sumber daya alam, seperti pendekatan eco-region yang digunakan di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mampu menghilangkan trade-off antar sektor dan wilayah, masih dianggap utopia.

Menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan antar-wilayah administrasi di dalam eco-region yang sama, pencadangan sumber daya alam, penerapan kebijakan, program dan anggaran berbasis lingkungan hidup dianggap sebagai hal-hal yang masih mustahil dapat dijalankan.

Demikian pula, misalnya, pelaksanaan pemetaan sosial sebagai basis penetapan perizinan serta penataan batas kawasan hutan agar terlegitimasi, sangat jarang atau bahkan tidak pernah digunakan.

Singkatnya, melalui tujuh bab yang dipaparkan dalam bukunya, Hariadi hendak mengatakan bahwa masalah-masalah kehutanan dan lingkungan hidup yang tampil di permukaan apabila ditelusuri lebih cermat mempunyai akar sangat dalam.

Di satu sisi, doktrin scientific forestry dan rendahnya penggunaan trans-disiplin masih menjadi pemberat untuk bangkit berinovasi menyelesaikan masalah, di sisi lain kontestasi kekuasaan, lemahnya peran negara di lapangan maupun korupsi, seperti masih berada di luar jangkauan upaya penyelesaiannya.

Buku ini juga mendapati kenyataan, program-program terkini secara nasional maupun global masih minim atau seperti menghindari persoalan yang sifatnya paradigmatik dan politis.

“Itulah tantangan yang harus dapat diatasi di masa kini maupun masa yang akan datang,” lanjut Hariadi.

Strategi kebijakan

Sementara itu, Menteri LHK menyambut baik diluncurkannya buku “Di Balik Krisis Ekosistem” tersebut. Dia mengatakan, telah melakukan overview terhadap buku karya Hariadi itu, dan juga terhadap buku “Mata Tajam EoF”.

“Dua buku ini sangat penting buat kementerian. Temuan peneliti di lapangan menjadi catatan berharga untuk KLHK. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak,” katanya.

Oleh karena itu, Siti meminta seluruh jajarannya di KLHK untuk turut membaca hasil temuan peneliti yang ada di buku tersebut. “Ini penting banget,” tegasnya.

Penyerahan buku "di Balik Krisis Ekosistem" oleh Direktur Eksekutif KEHATI, M.S Sembiring kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Siti Nurbaya Bakar di Auditorium Dr. Soedjarwo, Manggala Wanabakti, Jakarta, 23 Oktober 2017 (Foto: Ahmad Baihaqi/KEHATI)
Penyerahan buku “di Balik Krisis Ekosistem” oleh Direktur Eksekutif KEHATI, M.S Sembiring kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Siti Nurbaya Bakar di Auditorium Dr. Soedjarwo, Manggala Wanabakti, Jakarta, 23 Oktober 2017 (Foto: Ahmad Baihaqi/KEHATI)

Dalam pelaksanaan roda pemerintahan, menurut Siti, perlu membuka ruang lebih luas untuk menarik dan menjalankan pembelajaran tentang keberhasilan dan kegagalan di masa lalu dengan memperkuat peran dan keberadaan informasi sebagai instrument yang sangat penting. Proses inklusif tersebut diharapkan dapat menghasilkan berbagai inovasi yang sangat diperlukan.

Sebagaimana dikatakan ilmuwan terkenal Albert Einstein: “ We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them…”

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan KEHATI, Ismid Hadad, mengatakan, buku “Di Balik Krisis Ekosistem” memberi hikmah pembelajaran yang perlu disadari bersama bahwa kebijakan pembangunan beserta ukuran kemajuannya, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang diukur hanya dari pendapatan dan konsumsi, jelas harus dikoreksi.

“Strategi kebijakan tersebut tidak melihat dan tidak memperhitungkan berkurangnya cadangan modal alam yang tersedia, seperti berkurangnya stok lahan hutan, sumber air, dan mineral yang tersedia, ekosistem yang rusak, dan punahnya keanekaragaman hayati,” kata Ismid.

Oleh karena itu, imbuh Ismid, merujuk pada apa yang dipaparkan dalam buku karya Prof Hariadi, ke depan, pembangunan dan pengelolaan SDA perlu didasarkan pada prinsip kebijakan no nett loss on biodiversity and ecosystem atau tidak boleh ada nilai keanekaragaman hayati dan ekosistem yang hilang dalam proses pembangunan.

Penerapan strategi tersebut perlu untuk menggantikan pola pikir dan pendekatan reduksionis yang berlaku sekarang.  Pembalikan tren kerusakan ekosistem ke arah penyelamatan, restorasi, dan perbaikan ekologi secara sistemik, harus dilakukan.

Namun, strategi tersebut hanya akan berhasil bila, baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat, memberikan penghargaan ekonomi yang tinggi atas sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan jasa-jasa lingkungan. Sebab, pembangunan yang semata bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, hanya akan mempercepat laju ‘bunuh diri ekologi’. (Mohamad Burhanudin)

  • Artikel
  • Melawan Laju Bunuh Diri Ekologi
dukung kehati