Pemerintah Harus Evaluasi Strategi Penanangan dan Pencegahan Kebakaran Secara Menyeluruh - KEHATI
Artikel

Pemerintah Harus Evaluasi Strategi Penanangan dan Pencegahan Kebakaran Secara Menyeluruh

14 Maret 2014

Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap elemen-elemen yang sudah dibentuk untuk melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan maupun dari sisi penegakan hukumnya. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Riau harusnya berani menindak tegas masyarakat dan mencabut izin perusahaan yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan. “Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah mengakibatkan kebakaran hutan selalu terjadi dari tahun ke tahun sementara disisi lain kita punya banyak lembaga setingkat kementerian yang seharusnya dapat berperan strategis dalam mengatisipasi masalah ini”, Ujar Arnold.

Arnold menambahkan, saat ini penanggulangan kebakaran hutan hanya dilakukan pada saat kebakaran sudah terjadi tetapi tidak ada strategi yang baik dalam antisipasi untuk pencegahan. Sebagai contoh, pemerintah selayaknya harus mengawasi pelaksanaan pembukaan lahan secara terpadu dan terintegrasi khususnya pada saat memasuki musim kemarau, sehingga kebakaran hutan dapat dicegah.

Lebih jauh lagi, kejadian kebakaran hutan yang berulang-ulang ini telah mempermalukan bangsa Indonesia di mata dunia. Janji pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 26% di tahun 2020, -pada pertemuan G-20 di Pittsburg- tidak akan pernah tercapai apabila kebakaran hutan terus tejadi setiap tahun dan tidak ada strategi baru dalam pengelolaan hutan dan lahan secara terintegrasi. Pemerintah harus menyikapi hal ini secara serius karena komitmen bangsa kepada dunia harus dipenuhi kalau kita ingin menjadi bangsa yang bermartabat.

Dari sisi keanekaragaman hayati, selain memusnahkan secara langsung, kebakaran hutan juga meningkatkan terjadinya konflik satwa dan manusia. Habitat satwa liar yang rusak akibat kebakaran hutan mendorong mereka untuk keluar dari habitatnya dan masuk ke kawasan pemukiman manusia. Oleh karena itu, untuk mencegah kerugian lebih besar lagi, khususnya korban jiwa, sudah sepatutnya pemerintah memiliki strategi yang tepat dalam penanganan konflik satwa-manusia sebagai imbas dari kebakaran hutan.

Seperti yang dilaporkan Okezone pada Kamis, 27 Februari 2014, 4 ekor harimau terpaksa meninggalkan sarangnya karena kebakaran hutan. Harimau tersebut terlihat muncul di Dusun Bukit Lengkung Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis. Kejadian yang sama bisa saja terjadi dengan satwa lain yang dapat berkonflik dengan manuasia, termasuk gajah atau beruang madu, akibat terdesak keluar dari habitatnya. Hal seperti ini harus bisa diantisipasi dengan baik oleh pemerintah daerah baik untuk menyelamatkan kawasan hutan, menyelamatkan manusia, juga menyelamatkan satwa liar.

Selain itu, ditingkat regional sebenarnya Negara-negara ASEAN telah membuat kesepakatan dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas-Batas. Negara-negara ASEAN yang lain dengan cepat telah meratifikasi persetujuan tersebut setidaknya satu tahun sejak persetujuan itu ditandatangani pada tahun 2002. Hanya Indonesia saja yang membutuhkan waktu belasan tahun untuk meratifikasinya. Perdebatan antara pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) harus segera diakhiri, karena masalah asap ini sudah berdampak sangat serius terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia dan negara tetangga.

Seperti yang diketahui, lebih dari 12.000 hektar hutan di Riau terbakar sejak Februari lalu. Jumlah ini besar kemungkinan akan terus bertambah. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kabut asap yang muncul sebagai akibat kebakaran tersebut telah membuat setidaknya 30.249 orang menderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), 562 orang menderita pneumonia, lalu asma 1.109 orang, iritasi mata 895 orang, dan iritasi kulit 1.490 orang. Mereka juga mencatat bahwa kerugian akibat bencana asap ini mencapai lebaih dari  Rp 10 triliun. Angka ini berasal dari kerugian karena menurunnya produktivitas usaha, mobilisasi barang dan orang melalui transportasi darat, udara dan laut tertunda dan terganggu. Ditambah lagi dengan permasalahan politik yang melibatkan negara-negara tetangga.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

JAKARTA – Berkaca pada terjadinya kebakaran hutan yang terjadi sejak awal tahun 2014, sudah seharusnya Pemerintah segera melakukan evaluasi secara serius terhadap strategi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan di wilayahnya. Setiap tahun terjadi kebakaran hutan di wilayah Riau yang imbasnya tidak hanya dirasakan masyarakat dan kalangan bisnis di Riau saja, tapi juga sudah mengganggu provinisi, bahkan negara tetangga.

 

“Kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan di Riau tidak hanya mengakibatkan kerusakan ekosistem yang massif tetapi juga sudah merusak tatanan ekonomi dan sosial nasional”, Kata Dr. Arnold Sitompul, Direktur Program Yayasan KEHATI, 7 Maret 2014.

 

Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap elemen-elemen yang sudah dibentuk untuk melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan maupun dari sisi penegakan hukumnya. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Riau harusnya berani menindak tegas masyarakat dan mencabut izin perusahaan yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan. “Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah mengakibatkan kebakaran hutan selalu terjadi dari tahun ke tahun sementara disisi lain kita punya banyak lembaga setingkat kementerian yang seharusnya dapat berperan strategis dalam mengatisipasi masalah ini”, Ujar Arnold.

 

Arnold menambahkan, saat ini penanggulangan kebakaran hutan hanya dilakukan pada saat kebakaran sudah terjadi tetapi tidak ada strategi yang baik dalam antisipasi untuk pencegahan. Sebagai contoh, pemerintah selayaknya harus mengawasi pelaksanaan pembukaan lahan secara terpadu dan terintegrasi khususnya pada saat memasuki musim kemarau, sehingga kebakaran hutan dapat dicegah.

 

Lebih jauh lagi, kejadian kebakaran hutan yang berulang-ulang ini telah mempermalukan bangsa Indonesia di mata dunia. Janji pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 26% di tahun 2020, -pada pertemuan G-20 di Pittsburg- tidak akan pernah tercapai apabila kebakaran hutan terus tejadi setiap tahun dan tidak ada strategi baru dalam pengelolaan hutan dan lahan secara terintegrasi. Pemerintah harus menyikapi hal ini secara serius karena komitmen bangsa kepada dunia harus dipenuhi kalau kita ingin menjadi bangsa yang bermartabat.

 

Dari sisi keanekaragaman hayati, selain memusnahkan secara langsung, kebakaran hutan juga meningkatkan terjadinya konflik satwa dan manusia. Habitat satwa liar yang rusak akibat kebakaran hutan mendorong mereka untuk keluar dari habitatnya dan masuk ke kawasan pemukiman manusia. Oleh karena itu, untuk mencegah kerugian lebih besar lagi, khususnya korban jiwa, sudah sepatutnya pemerintah memiliki strategi yang tepat dalam penanganan konflik satwa-manusia sebagai imbas dari kebakaran hutan.

 

Seperti yang dilaporkan Okezone pada Kamis, 27 Februari 2014, 4 ekor harimau terpaksa meninggalkan sarangnya karena kebakaran hutan. Harimau tersebut terlihat muncul di Dusun Bukit Lengkung Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis. Kejadian yang sama bisa saja terjadi dengan satwa lain yang dapat berkonflik dengan manuasia, termasuk gajah atau beruang madu, akibat terdesak keluar dari habitatnya. Hal seperti ini harus bisa diantisipasi dengan baik oleh pemerintah daerah baik untuk menyelamatkan kawasan hutan, menyelamatkan manusia, juga menyelamatkan satwa liar.

 

Selain itu, ditingkat regional sebenarnya Negara-negara ASEAN telah membuat kesepakatan dalam ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap LintasBatas. Negara-negara ASEAN yang lain dengan cepat telah meratifikasi persetujuan tersebut setidaknya satu tahun sejak persetujuan itu ditandatangani pada tahun 2002. Hanya Indonesia saja yang membutuhkan waktu belasan tahun untuk meratifikasinya. Perdebatan antara pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) harus segera diakhiri, karena masalah asap ini sudah berdampak sangat serius terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia dan negara tetangga.

 

Seperti yang diketahui, lebih dari 12.000 hektar hutan di Riau terbakar sejak Februari lalu. Jumlah ini besar kemungkinan akan terus bertambah. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kabut asap yang muncul sebagai akibat kebakaran tersebut telah membuat setidaknya 30.249 orang menderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), 562 orang menderita pneumonia, lalu asma 1.109 orang, iritasi mata 895 orang, dan iritasi kulit 1.490 orang. Mereka juga mencatat bahwa kerugian akibat bencana asap ini mencapai lebaih dari  Rp 10 triliun. Angka ini berasal dari kerugian karena menurunnya produktivitas usaha, mobilisasi barang dan orang melalui transportasi darat, udara dan laut tertunda dan terganggu. Ditambah lagi dengan permasalahan politik yang melibatkan negara-negara tetangga.

  • Artikel
  • Pemerintah Harus Evaluasi Strategi Penanangan dan Pencegahan Kebakaran Secara Menyeluruh
dukung kehati