Solusi Banjir Jakarta Tidak Cukup Hanya dengan Pembangunan Waduk - KEHATI
Artikel

Solusi Banjir Jakarta Tidak Cukup Hanya dengan Pembangunan Waduk

28 Januari 2014

Dalam rencana pembangunan waduk tersebut, luasan yang akan dibangun di Desa Cipayung, Ciawi adalah 107,3 hektare dan di Waduk Sukamahi sekitar 24,8 hektare. Setidaknya sebanyak 170 kepala keluarga dari dua daerah itu harus direlokasi. Pembangunan waduk ini, ditambah lagi dengan akan dibuatnya sodetan dari Kali Ciliwung ke Kali Cisadane akan mengurangi volume air yang masuk Jakarta hingga 40 persen.

Dalam konteks curative penanganan banjir, solusi yang disepakati oleh Jokowi, Aher, dan beberapa stakeholder yang lain mungkin bisa membuahkan hasil, namun hampir pasti tidak akan mengurangi ancaman banjir dalam jangka panjang. Tanpa adanya intervensi positif dan upaya untuk mengembalikan fungsi serapan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) di beberapa sungai yang bermuara di Jakarta, maka luapan air akan terus terjadi. DAS memiliki fungsi vital sebagai pengendali volume air. DAS yang memiliki daerah resapan air yang memadai akan mengurangi debit air yang mengalir ke muara.

Sebagai solusi jangka panjang, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) menyarankan kepada Pemerintah DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk mulai memikirkan kebijakan pendanaan untuk jasa lingkungan di wilayah-wilayah yang menjadi DAS dari sungai-sungai yang bermuara di Jakarta. “Pemda DKI Jakarta, harus ikut membantu pendanaan secara berkesinambungan kepada Pemerintah Jawa Barat khususnya di beberapa kabupaten yang merupakan hulu sungai besar yang ada ada di Jakarta (Ciliwung, Cisadane dan Pesanggrahan), sehingga pemerintah Jawa Barat mampu mengelola pelestarian kawasan hulu sungai-sungai tersebut,” kata Direktur Program Yayasan KEHATI, Arnold Sitompul, 23 Januari 2014.

Mekanisme ini harus dibangun dengan skema fiscal subsidi untuk pelestarian alam di wilayah DAS. Sebagai contoh, pembukaan lahan yang terjadi di kawasan pertanian dan pemukiman di daerah hulu sungai Ciliwung, Cisadane dan Pesanggrahan, harus segera dihentikan dan fungsi hutan di daerah hulu harus dikembalikan dengan restorasi. Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan oleh Pemda Jawa Barat sendiri. Pemda DKI harus mengalokasikan sebagian dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya untuk membenahi kawasan hulu ini secara berkelanjutan hingga fungsi hutan di daerah hulu membaik. Sementara proses pembenahan kawasan hulu dilakukan, masyarakat di kawasan hulu harus diberikan alternatif sumber ekonomi, sehingga mereka tidak lagi membuka hutan untuk pertanian atau pemukiman. Kawasan hutan yang digarap oleh masyarakat harus dikembalikan fungsi dan tentu saja masyarakat yang terkena dampak kebijakan ini harus diperhatikan alternatif sumber penghasilan mereka. “Jika hal ini dapat dilakukan, maka masyarakat juga akan secara sendirinya ikut menjaga kawasan hutan untuk resapan air di daerah kawasan hulu,” ujar Arnold.

Skema ini harusnya tidak saja diterapkan di DKI Jakarta dan Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia. Sehingga konservasi alam dapat berjalan secara berkelanjutan, karena ada skema subsidi silang melalui  Payment for Environmental Services (PES) ini. Hal ini sangat penting karena dapat membantu daerah-daerah yang ada dikawasan hulu untuk dapat melestarikan hutannya. Sudah waktunya Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)  membuat kebijakan hukum untuk skema ini, sehingga pelaksanaanya bisa dilakukan secara komprehensif di seluruh Indonesia. Pada akhirnya diharapkan Pemda-pemda yang menjaga hutan akan mendapat tambahan PAD karena daerah lain harus mensubsidi mereka melalui PES untuk menjaga hutannya. “Dengan adanya mekanisme ini maka setiap pemerintah daerah akan berlomba-lomba untuk melestarikan hutan” tambah Arnold

Jika hutan-hutan di daerah hulu dan daerah aliran sungai sudah lestari maka jasa-jasa lingkungan seperti salah satunya menjadi resapan air akan memberikan dampak positif bagi DKI Jakarta. Volume air yang selama ini tertampung di aliran sungai bisa terserap di daerah hulu sehingga resiko banjir di wilayah hilir dapat dikurangi.

Selain merestorasi kawasan hulu, wilayah bantalan sungai Ciliwung, Cisadane dan Pesanggrahan ini harus dikembalikan fungsinya dengan meng-hijau kan kembali kawasan tersebut menjadi daerah resapan. Berbagai peraturan sudah mengatur bahwa 50 meter dari batas pinggir sungai tidak boleh dikonversi untuk peruntukan lain namun pada kenyataanya banyak kawasan pinggiran sungai yang sudah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman dan pertanian. Yayasan KEHATI sudah memulai kegiatan ini dengan mengembangkan program penanaman bambu sebagai salah satu vegetasi penting yang berfungsi sebagai filter untuk menjaga kebersihan air sungai di DAS Pesanggrahan, Ciliwung, dan Cisadane. Sedimen lumpur yang dibawa dari hulu setidaknya dapat berkurang sampai ke hilir apabila bambu ditanam disepanjang sungai. Namun, kendala pembebasan lahan yang sudah terlanjur diokupasi oleh masyarakat tetap menjadi kendala yang tidak mudah diselesaikan.

Sudah saatnya kita memikirkan solusi jangka panjang dalam penyelesaian banjir di Indonesia. Hal ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah tapi seluruh komponen masyarakat. Solusi jangka panjangnya adalah kita harus mengembalikan fungsi fungsi alam untuk menjaga fenomena alam, bukan memodifikasi alam untuk mencari solusi. Membangun waduk, tanggul, banjir kanal, sodetan adalah satu contoh kita memodifikasi alam untuk menanggulangi banjir dan terbukti tidak efektif. Oleh karenanya sudah waktunya kita introspeksi dan mencari solusi dengan kembali ke alam.

  • Artikel
  • Solusi Banjir Jakarta Tidak Cukup Hanya dengan Pembangunan Waduk
dukung kehati